Orde Baru

Orde baru adalah salah satu masa dimana kejayaan presiden Soeharto dalam memimpin Indonesia dengan menggantikan orde lama yakni Ir. Soekarno.

Apa saja perbedaan orde tersebut dengan Orde Lama? Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya.

Orde Baru merupakan sebutan yang diberikan kepada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang ke-2 atau Rezim Soeharto.

Kala itu Soeharto menggantikan kedudukan Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Peristiwa pemindahtanganan jabatan itu terjadi pada tahun 1966.

Nah untuk lebih jelasnya bagaimana latar belakang lahirnya Orde Baru, tujuan, kebijakan serta perbedaan antara Orde Lama akan dijelaskan secara rinci berikut ini. Simak ya!

Pengertian Orde Baru

Apa sih yang dimaksud dengan Orde Baru? Lalu apa sebenarnya perbedaan dengan Orde Lama? Kalian sudah bisa menjawab pertanyaan tadi?

Nah, pengertian orde baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia selama lebih dari  30 tahun.

Masa Orde Baru (ORBA) ini dimulai semenjak tahun 1966 menggantikan orde lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Yang mana lengser semenjak mencuat peristiwa g30spki.

Orde baru ini juga bisa di definisikan sebagai suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara.

Apa dasar negara Indonesia? Dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dilakukan karena adanya ancaman Ideologi Pancasila yaitu dengan pemberontakan G30SPKI.

Menurut sejarah, kala itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebarkan paham komunisme di Indonesia dan telah mengancam keberlangsungan Ideologi Pancasila.

Awal lahirnya orde baru adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jendral Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).

Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Latar belakang lahirnya Orde Baru ini dipengaruhi oleh terjadinya sejumlah peristiwa bersejarah dalam Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

Terjadinya Peristiwa G30S PKI

Peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini menyebabkan ketidakstabilan dan ketidaktertiban di Indonesia.

Keadaan Indonesia kala itu menjadi semrawut tidak karuan. Banyak terjadi pembunuhan, penculikan dan lain sebagainya.

Akhirnya memicu munculnya demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa agar membubarkan Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi yang dibawahinya.

Masa demo menuntut agar tokoh-tokoh PKI agar segera diadili atas tindakan kerusuhan yang dilakukan oleh PKI.

Akibat peristiwa tersebut, akhirnya Presiden Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia membuat Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau yang lebih dikenal dengan nama SUPERSEMAR.

Surat tersebut ditujukan kepada Letjen Soeharto untuk mengatasi segala permasalahan atau mengendalikan negara yang sedang mengalami kekacauan.

Terbentuknya Front Pancasila

Front Pancasila merupakan sebuah gabungan atau kesatuan dari beberapa organisasi seperti KAMI, KASI, KAPPI dan Lain sebagainya yang bertujuan untuk mengajukan TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat).

Organisasi ini terbentuk pada tanggal 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR. Front Pancasila juga dikenal dengan nama Angkatan 66.

Isi Tritura

Adapun isi dari Tritura adalah sebagai berikut:

1. Pembubaran PKI beserta Organisasi Massanya

Salah satu tujuan dibentuknya Front Pancasila adalah untuk menghancurkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan penculikan serta pembunuhan terhadap para Jenderal di Lubang Buaya yang terjadi pada 30 September 1965.

2. Pembersihan Kabinet Dwikora

Gagalnya reshuffle Kabinet Dwikora (21 Februari 1966) serta pembentukan Kabinet Seratus Menteri.

Keduanya justru membuat rakyat geram dan tidak puas, sehingga rakyat melalui Front Pancasila menuntut agar Kabinet Dwikora dibubarkan.

3. Penurunan Harga Barang-Barang

Pada saat pemerintah Orde Lama, pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga-harga, khususnya harga bahan bakar. Inflasi pun meningkat menjadi 6 kali lipat.

Tindakan-tindakan tersebut kemudian menimbulkan keresahan masyarakat luas karena keadaan ekonomi yang semakin memburuk.

Melemahnya Wibawa Soekarno

Presiden pertama Republik Indonesia memiliki pesona dan wibawa yang sempurna pada masa kepemimpinannya. Hingga pada akhirnya mampu menghalau para penjajah untuk pergi meninggalkan tanah Indonesia.

Namun sayangnya, akibat kekacauan negara yang tidak terkendali Presiden pertama sekaligus proklamator Indonesia ini mengalami penurunan wibawa yang dimiliki.

Wibawa Soekarno sebagai pemimpin Bangsa Indonesia semakin memburuk dan menurun, lantaran gagal dalam melakukan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

● Gagalnya Sidang Paripurna Kabinet

Sidang paripurna yang seharusnya dihadiri oleh seluruh anggota wakil rakyat gagal dilaksanakan.

Sidang ini memiliki tujuan untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia kala itu. Namun sayangnya, usaha tersebut tidak berhasil.

● Gagal Dalam Mengadili Tokoh-Tokoh PKI

Salah satu dari tiga tuntutan rakyat adalah untuk mengadili para tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Namun sayangnya upaya tersebut gagal.

Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS

Dalam Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS tersebut berisi tentang pencopotan jabatan Presiden kepada Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto untuk menggantikan menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua.

Pengangkatan tersebut terjadi pada tanggal 12 Maret 1967. Dan sejak saat itulah dimulainya masa Orde Baru oleh kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Keempat di atas lah merupakan point-point mengenai latar belakang lahirnya orde baru di Indonesia.

Tujuan Orde Baru

Tujuan dari masa Orde Baru adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencangkup dari keseluruhan tanpa terkecuali.
2. Penataan Kembali seluruh Aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia.
3. Menerapkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
4. Membangkitkan kembali kekuatan Bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi.

Nah diatas itulah merupakan tujuan orde baru. Sudah paham betul kan mengenai latar belakang lahirnya orde baru?

Kebijakan Pemerintahan Orde Baru

Salah satu dari tujuan utama terbentuknya Orde Baru adalah untuk mengembalikan stabilitas nasional, baik dalam lingkup ekonomi maupun politik.

Ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Presiden Soeharto yang dianggap sebagai cara untuk mencapai hal tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru ada dua yakni:

• Meluncurkan Program Repelita
  Yaitu rencana Pembangunan Lima Tahun yang dimulai pada tahun 1969 dan akan berakhir pada tahun 1994.
  Dalam program perencanaan tersebut, pemerintah masa Orde Baru telah berhasil untuk mewujudkan impian berupa meningkatkan ekonomi secara nasional.
  Salah satu dari wujud keberhasilan pada masa itu adalah swasembada besar. Tepatnya terjadi pada tahun 1984.
• Program Trilogi Pembangunan
  Program yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi bagi segenap masyarakat bangsa Indonesia.

Kebijakan Politik

Prestasi pertama yang diraih oleh masa Orde Baru adalah keberhasilannya dalam membubarkan Partai Komunis Indonesia secara lengkap baik sayap-sayap organisasi pendukung maupun yang tergabung ke dalam DPR/MPR.

Hal ini sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh Orde Lama, yaitu pada masa kepemimpinan Soekarno.

Selain itu, pada masa Orde Baru dilselenggarakannya Pemilihan Umum untuk yang pertama kalinya. Pemilu tersebut menjadi lebih sederhana, jika sebelumnya terdiri dari 10 partai, kini menjadi 3 partai saja.

Kebijakan politik lainnya adalah meresmikan peran militer dalam pemerintahan. Setelah diresmikan, maka militer menjadi memiliki dua peran atau dikenal dengan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mewajibkan Pernyataan P4 yang meliputi Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila bagi seluruh masyarakat.

Selain itu adalah mengakui Negara Singapura, Kembali menjadi Anggota PBB pada tahun 1967 yang sebelumnya pada tahun 1965 Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB.

Dan memulihkan hubungan baik dengan Malaysia yang pada saat masa Orde Lama bermusuhan.

Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial pada masa pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut:

● Mencanangkan Program Keluarga Berencana
● Transmigrasi
● Gerakan Wajib Belajar 9 Tahun
● Gerakan Orang Tua Asuh.

Kelebihan dan Kekurangan Masa Orde Baru

Adapun dengan adanya Orde Baru ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan pada masanya. Kenapa? Karena semua hal pasti ada kekurangan dan kelebihannya.

Lantas apa jawaban Anda jika ditanya mengenai apa kelebihan masa orde baru? Dan apa kekurangan masa orde baru? Jika belum menemuinya. Berikut ini jawabannya.

Kelebihan Masa Orde Baru

Disini ada beberapa point penting mengenai kelebihan masa orde baru ini yaitu:

• Pada tahun 1966 terjadi peningkatan Gros Domestic produk perkapita Indonesia dari $70 menjadi $100.
• Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.
• Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.
• Angka pengangguran semakin menurun.
• Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik.
• Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia.
• Mencanangkan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.
• Mencanangkan dan menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
• Bekerjasama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari Luar Negeri.

Kekurangan Masa Orde Baru

Untuk kekurangan pada masa ini adalah sebagai berikut:

• Terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat.
• Pembangunan hanya terpusat di Ibu Kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa.
• Kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.
• Masyarakat di berbagai daerah tidak puas, misalnya Papua dan Aceh. Tidak tersentuh pembangunan
• Banyak terjadi pelanggaran HAM.
• Terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat.
• Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat.

Semua kebijakan tersebut dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Namun sayangnya pada masa Orde Baru tindak kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tidak bisa terbendung.

Kasus pelanggaran tersebut terjadi pada semua lapisan masyarakat yang akhirnya melahirkan kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Dan membuat si Kaya bertindak semena-mena terhadap si miskin.

Selain itu juga terjadi pembangunan yang tidak merata. Pembangunan hanya terjadi di tingkat pusat saja sementara di daerah-daerah tidak terjadi pembangunan.

Akibatnya banyak sejumlah masyarakat yang merasa tidak puas atas kepemimpinan tersebut.

Demikian yang dapat kami dosenmuda.id sampaikan, semoga bermanfaat! Terimakasih telah berkunjung semoga dapat dipahami dengan baik.

Originally posted 2022-05-05 14:18:19.